Kasus Efektifitas e-KTP

e-KTP atau KTP elektronik ini adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK ini merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup atau dikenal dengan Single Indentity Number. Di Indonesia autentikasiny menggunakan biometrik dengan pengenalan sidik jari dan retina mata.

Masalah infrastruktur juga jadi kendala, karena tidak semua daerah di Indonesia infrastrukturnya mendukung keberadaan e-KTP ini. Contoh Paling simple adalah masalah listrik, kalau listrik di Jawa, Bali dan Sumatera relatif lebih stabil dibandingkan di daerah lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara apalagi Papua. Masalah listrik ini cukup krusial untuk e-KTP, baik dalam tahap awal pembuatannya sampai nanti penerapannya di daerah-daerah. Bayangkan di beberapa tempat di Jakarta saja yang listriknya sudah sangat stabil mengurus e-KTP memerlukan waktu berjam-jam, itupun nggak langsung jadi, coba bayangkan bila mengurus e-KTP di daerah yang listriknya cuma nyala di jam tertentu saja atau yang listriknya naik turun, mungkin bisa hitungan hari pembuatannya.

Selain itu di beberapa daerah masih sulit terjangkau oleh jaringan komunikasi, padahal harapannya dari adanya e-KTP ini adalah terintegrasinya semua data masyarakat di seluruh Indonesia dengan adanya single identity number ini. Dari beberapa permasalahan ini jelas kita bisa lihat bawa kita belum sepenuhnya siap dalam menerapkan model e-KTP ini.

Sebenarnya tujuan dari e-KTP ini sangatlah baik, selain membantu mendeteksi masyarakat secara keseluruhan, e-KTP memungkinkan untuk terintegrasi dengan sistem Asuransi dan sistem jaminan sosial masyarakat sehingga semua catatan yang terkait hal tersebut juga dapat terdeteksi. Lebih dari itu dalam kondisi yang lebih canggih e-KTP memungkinkan juga dapat dikembangkan sebagai e-payment yaitu untuk sistem pembayaran seperti yang sudah dilakukan di negeri tetangga Malaysia. Nantinya bisa digunakan untuk alat pembayaran retail seperti menaiki MRT, Bus, Monorail, Bayar tol dan bahkan untuk belanja di supermarket atau restoran-restoran. Namun hal ini memang masih jauh kedepan, untuk sekarang sepertinya pemerintah lebih menitik beratkan pada keberadaan identitas tunggal bagi masyarakat
.
Lalu pertanyaan selanjutnya adalah seberapa efektifnya keberadaan e-KTP ini dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ini, apabila ternyata kegunaannya hanya sebatas single identity number saja?

Tapi menurut saya kita harus mulai dari membenahi infrastruktur yang ada dulu, mulai dari listrik, jaringan komunikasi hingga peralatan di kantor-kantor pemerintahan. Dan ini dilakukan harus merata dan juga menjangkau daerah-daerah terpencil. Setelah itu baru mulai menata ulang database kependudukan di masing-masing daerah agar semua orang terdeteksi dan terecord. Sehingga tujuan utama dari penerapan e-KTP ini dapat terpenuhi, setelah semuanya terlaksana dengan baik baru kita memikirkan untuk mengembangkan e-KTP ke arah e-payment dengan bekerjasama dengan institusi-institusi keuangan dan area-area komersial lainnya. Dengan begini efektifitas e-KTP akan lebih terlihat, karena dapat membantu masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari.